Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membuat kebijakan baru dengan menggratiskan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Tengah.
Program tersebut berlaku efektif pada Januari 2020. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah membeberkan mekanisme pengembalian uang SPP tersebut.
Mekanisme pengembalian SPP dimulai dari sekolah terlebih dahulu. Prosesnya dimulai dari pengecekan daftar administrasi SPP hingga diketahui secara detail jumlah yang harus dikembalikan.
Dari hasil rekap administrasi tersebut, sekolah dapat langsung segera memberikan uang SPP kepada orangtua siswa. Orangtua siswa sendiri diminta untuk membawa bukti pembayaran SPP.
Secara umum, Disdikbud Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya ihwal pengembalian uang SPP ke pihak sekolah. Mengingat sekolah yang lebih paham dengan urusan administrasi SPP siswanya.
Sekolah juga diminta untuk segera menginformasikan orangtua siswa. Diharapkan, uang SPP dapat dikembalikan selambatnya enam bulan. Karena Disdikbud Jateng telah memberikan surat edaran ke sekolah ihwal uang SPP itu.
Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri menegaskan bahwa pengembalian uang SPP dilakukan secara utuh, tanpa ada potongan atau pungutan apapun.
“Di surat edaran itu juga memuat anjuran agar satuan pendidikan wajib mengembalikan uang SPP yang dimaksud tanpa adanya potongan apapun,” imbuhnya dikutip IDN Times dari laman resmi Pemprov Jateng, Rabu (15/1).
Untuk diketahui, APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan, bagi SMA, SMK, dan SLB negeri. Besarannya berdasarkan indeks pada kabupaten atau kota yang telah ditetapkan sesuai jumlah siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu berkisar Rp1,169 juta hingga Rp1,743 juta.
Sumber pembiayaan pendidikan bebas SPP berasal dari biaya operasional pendidikan, yang ditanggung pemerintah melalui BOS (APBN) dan BOP (APBD).
Kebijakan uang SPP gratis baru diberlakukan untuk sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta, Pemprov Jateng mengucurkan biaya operasional sekolah daerah (Bosda) dengan total anggaran yaitu Rp123 miliar rupiah.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, terdapat ribuan SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Jawa Tengah. Rinciannya, 1.591 SMK (235 negeri dan 1.356 swasta), 867 SMA (360 negeri dan 507 swasta), serta 189 SLB (39 negeri dan 150 swasta).