Sejumlah Warga Binaan di Kedungpane tak Ikut Upacara. Kok Bisa?
Semarang, IDN Times- Sejumlah politikus yang menghuni Lapas Kelas IA Kedungpane, Ngaliyan Semarang kedapatan tak mengikuti upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Sabtu (17/8).
Kepala Lapas Kelas IA Kedungpane Semarang, Dadi Mulyadi mengungkapkan para politikus yang tidak ikut upacara itu mulai dari mantan Bupati Purbalingga, Tasdi, kemudian mantan Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad, mantan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan hingga mantan Walikota Tegal, Ikmal Jaya.
1. Waktu upacara dianggap terlalu mepet
Ia menduga waktu yang mepet menyulitkan para politikus itu untuk mempersiapkan diri ikut upacara HUT RI di lapangan Lapas Kedungpane.
"Karena mungkin merasa waktunya (upacara HUT RI) terlalu pagi, maka mereka memilih tidak ikut. Saat kami cek ke blok tahanannya, ada yang lagi mandi, bangun tidur dan beraktivitas lainnya. Ini lapangannya juga sempit, jadi gak semuanya bisa ikut upacara," katanya kepada IDN Times, usai upacara bendera.
2. Lapangan di dalam lapas sempit
Dadi juga menduga alasan lainnya karena lapangan yang ada di dalam lapas relatif sempit dan tidak bisa menampung seluruh warga binaan.
Ia menuturkan, dari ratusan warga binaan yang ikut upacara terdapat narapidana dari kasus tindak pidana terorisme (napiter). Dia adalah Sahwat, seorang napiter kasus Bom Bali I. "Cuma Sahwat yang ikut upacara. Napiter lainnya gak mau ikut. Sekarang (Sahwat) rutin buat kaligrafi, mungkin nanti karyanya juga ikut dipamerkan pas pemberian remisi," ungkapnya.
3. Hari ini terdapat 18 napi hirup udara
Dari 560 jumlah warga binaan di Kedungpane, terdapat 18 warga binaan yang menerima remisi bebas.
"Hari ini yang bebas 18 orang. Kasusnya bermacam-macam. Ada yang narkotika, pidana umum, dan yang tipikor ada satu yang bebas minggu depan," ujarnya.
4. Memakai baju adat membuat upacara berbeda dari tahun sebelumnya
Suasana upacara hari ini diakuinya memang cenderung berbeda ketimbang tahun sebelumnya. Sebab, sesuai surat edaran yang terbitkan Menkumham Yassona Laoly, semua pegawai lapas diwajibkan memakai baju adat.
Di Lapas Kedungpane, katanya ada 112 pegawainya yang mengikuti upacara memakai ragam baju adat. Ia menganggap ini menyiratkan pesan bahwa meski berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.
"Apalagi, pegawai kita terdiri dari berbagai suku dan latar belakang agama dan ras. Saya rasa ini bisa memacu semangat kita untuk memperkuat tradisi daerah agar jangan sampai hilang," cetusnya.
