Pakar Hukum Undip Sebut RKUHP Bisa Berantas Dukun Santet di Daerah

Ia menyoroti banyaknya dukun santet yang kerap melakukan penipuan di sejumlah provinsi. Misalnya, katanya dukun-dukun santet yang beroperasi di Jawa Barat, sebagian Banten, Jawa Timur dan Banyuwangi.

Di daerah tersebut para dukun santet secara terang-terangan mengaku punya ilmu untuk melukai orang hingga meninggal serta memanfaatkan keahliannya itu untuk diperdagangkan.

"Banyak itu kejadiannya di Jatim, Sunda Banten dan Jawa barat. Banyak dukun santet terlibat penipuan dan itu menciderai nilai agama. Kita harus cegah semuanya. Yang dipidana adalah orang yang punya kekuatan gaib, yang sanggup melukai orang. Yang kayak gitu harus dihambat oleh kita," terangnya.

Dalam penegakan pasal santet, dukun santet yang dijerat hukuman yaitu mereka yang mampu mencelakakan orang, membuat orang gila, sakit, atau bahkan mati.

Pihaknya mengatakan proses pidananya nanti bakal melibatkan para penyidik kepolisian. Sebab, menghukum dukun santet tak ubahnya seperti memberangus peredaran narkoba.

Para penyidik kepolisian bakal dibentuk menjadi tim khusus untuk menelisik praktik santet di tiap daerah.

"Pembuktiannya kita bentuk agen provokator dengan mengacu penyelidikan oleh kepolisian seperti kita menindak kejahatan narkoba. Kita harus berantas dukun santet. Apalagi dukunnya juga jadi korban main hakim sendiri di tengah masyarakat," tegasnya.

Pihaknya menargetkan bahwa kedua belas pasal kontroversial dalam RKUHP harus disahkan paling telat Desember 2019. Ia bilang RKUHP yang dipakai pemerintah Indonesia sudah tidak layak lagi mengingat banyak aturan yang masih memakai filosofi zaman kolonial Belanda.

Ia menyebut RKUHP yang sudah ada sejak 103 tahun lamanya harus diubah total agar memiliki azas modern dengan mengacu hukum HAM, Pancasila dan UUD 45.

"Masak kita gunakan RKUHP kolonial terus. Padahal, orang Belanda sudah mengubah KUHP-nya. Maka, RKUHP yang kemarin ditunda, akan disahkan setelah pelantikan presiden. Lalu menunggu siapa Menkumham dan panja di Komisi III DPR RI. Saya targetkan Desember selesai disahkan, termasuk 12 pasal yang kontroversi itu. Tinggal kita pilih mau kembali ke jaman jahiliyah atau ke era modern," tukasnya.