Semarang, IDN Times- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD, menyarankan kepada pemerintah pusat untuk menempuh tiga jalur hukum untuk menyelesaikan kericuhan yang terjadi di Papua.
Ia menganggap kericuhan di dua provinsi itu disebabkan salah paham antar anak muda. Ia meminta supaya jangan ada lagi pihak yang mencari kesalahan dan saling menuding.
Menurut Mahfud, tiga jalur hukum itu mencakup soal kepastian penegakan hukumnya, aspek keadilan dan yang terakhir mengenai segi kemanfaatannya.
"Yang pertama hukum sesuai dimensi kepastian. Apakah ada unsur pelanggarannya hukumnya. Kemudian apakah sesuai aspek keadilan dan kemanfaatan. Jadi, jika tidak ada manfaatnya bagi bangsa dan negara, maka harus dicarikan jalan keluarnya. Bisa mengacu pada politik, hukum, sosial maupun memakai hukum sesuai kearifan masyarakat lokal," ujar Mahfud di Museum Ronggowarsito, Jalan Abdurahman Saleh, Semarang, Kamis (22/8).
Ia menekankan jika Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar, maka akan menjadi sebuah kerugian besar bagi generasi penerus bangsa. Sebab, selama ini Indonesia dipandang oleh dunia luar sebagai sebuah kesatuan utuh yang besar dan beraneka ragam.
"Termasuk hubungannya orang Jawa dengan Batak, Batak dengan Papua. Itu seluruhnya jadi besar. Indonesia pecah maka semuanya yang rugi," terangnya.
Pihaknya berharap agar kericuhan yang ada di Papua dan Papua Barat harus segera diakhiri. Apalagi, sejauh ini ia melihat sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat mulai bergerak untuk meredam kericuhan yang kian memanas.
"Maka segera akhiri rasa panas di hati. Saya lihat tokoh adat tokoh masyarakat sudah mengarah ke sana. Ini hanya salah paham antara anak muda. Insya Allah akan selesai. Saya berharap semuanya menahan diri. Yang penting tujuannya harus bersatu. Jangan menargetkan siapa salah dan benar. Gak usah itu dulu," pungkasnya.