Semarang, IDN Times - Penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah digarap oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus terjadi. Kali ini sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah Semarang menggelar aksi penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Penolakan dilakukan lantaran RUU tersebut dinilai melegalkan kegiatan seks bebas.
Aksi dilakukan sekitar 30 mahasiswa di kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.
Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk berisi penolakan terhadap RUU PKS. Spanduk juga dipasang di pagar kantor tersebut.
Para mahasiswa ini menolak RUU PKS lantaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah Pancasila.
“RUU PKS secara tidak langsung melegalkan free seks (red: seks bebas). Tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila kedua. Bagaimana negara mau beradab ketika pemerintah mendukung seks bebas. Apa kata dunia kawan-kawan,” teriak orator, Willy Wijaya dalam orasinya, Senin (23/9).
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menolak sejumlah pasal yang berpotensi mengganggu ketahanan keluarga dan adanya praktik asusila yang tidak sesuai dengan falsafah negara.
“Pasal-pasal yang dibuat harus berlandaskan nilai Pancasila, prinsip agama, dan norma-norma yang berlaku di Indonesia,” jelas Ketua Umum PD KAMMI Semarang, Muhammad.
Dalam aksinya, para mahasiswa juga melakukan penolakan terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lantaran dalam peraturan tersebut terdapat sejumlah pasal yang justru membuka peluang kepada para pelaku kekerasan seksual.
Aksi dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian.
Di tengah aksi, sejumlah perwakilan peserta aksi diizinkan untuk bertemu dengan perwakilan DPRD Jawa Tengah untuk menyampaikan aspirasi.