Komnas HAM Mulai Usut Kematian Puluhan Petugas Pemilu diJateng
Semarang, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai mengusut meninggalnya puluhan petugas KPPS yang tersebar di Jawa Tengah. Mereka menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran, Semarang, pada Rabu (15/5).
Proses penyelidikan dimulai dengan mengumpulkan rekam data petugas KPPS dan pengawas TPS yang meninggal. Selanjutnya, data dari KPU akan disinkronkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan di masing-masing kabupaten/kota.
1. Kasus kematian KPPS di Jateng tertinggi keempat secara nasional
Pernyataan itu disampaikan oleh staf Senior Komnas HAM yang sekaligus anggota Tim Pemantau Pemilu 2019, Agus Suntoro. Menurut Agus, diharapkan data petugas yang meninggal ataupun sakit juga mengikutkan riwayat penyakit yang diderita atau pernah diderita petugas.
"Data yang terkumpul itu nantinya akan dikombinasikan secara nasional. Harapannya, nantinya bisa menjadi tolak ukur perbaikan regulasi dalam pelaksanaan Pemilu," ujar Agus kepada wartawan.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa kasus kematian KPPS dan petugas TPS di Jawa Tengah selama Pemilu 2019 menduduki peringkat empat besar, setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
2. Petugas Pemilu harus mempunyai hak hidup dan mendapatkan kesehatan yang layak
Agus mengungkapkan sebagai petugas ad hoc, petugas Pemilu mendapatkan hak layak untuk hidup, sekaligus mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Terhadap petugas yang sakit, pihaknya akan meminta KPU untuk melakukan pemulihan terhadap mereka.
"Nanti kami akan meminta keterangan dari Dinas Kesehatan terkait pemenuhan layanan kesehatan yang sudah mereka lakukan selama ini. Itu sebagai bentuk tanggung jawab negara. Kita semua ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi,"Agus.
3. Petugas KPPS di Jateng meninggal 96 orang, sakit 931 orang
Sementara itu, Koordinator Bidang SDM KPU Jateng, Muhammad Taufiqurrahman, menyampaikan total jumlah KPPS yang meninggal dunia di wilayah Jateng mencapai 96 orang. Sedangkan untuk yang sakit dan mengalami keguguran berjumlah 931 orang.
Sampai saat ini, KPU masih mengupayakan pemberian santunan kepada pihak keluarga KPPS dan pengawas TPS yang terkena musibah tersebut, baik yang meninggal maupun yang sakit.
"Kami saat ini sedang mengolah datanya. Untuk pedoman teknis pemberian santunan kecelakaan bagi penyelenggara pemilu ad hoc sudah kita terbitkan," kata dia.
Disinggung mengenai pembenahan mekanisme penyelenggaraan Pemilu serentak, Taufiqurrahman mengatakan saat ini pihaknya masih masih fokus menyelesaikan proses rekapitulasi. Terkait mekanisme penyelenggaraan Pemilu akan dibahas setelah tanggal 22 Mei.
"Ya nantinya akan kita bahas kemudian setelah tanggal 22 Mei," ujarnya.
