Kenaikan Iuran BPJS Bakal Bebani APBD, Bupati Pati Harap Solusi Jokowi

IDN Times/Istimewa

Haryanto mengatakan kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan dipredikasi akan semakin membebani APBD Kabupaten Pati. Pemkab Pati harus mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk membayar iuran masyarakat tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

 “Peningkatan iuran BPJS itu justru akan jadi beban daerah karena APBD harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayarkan iuran masyarakat tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS”, jelas dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10).

IDN Times/Istimewa

Meski diakuinya masalah ini tidak hanya terjadi di Pati tapi seluruh Indonesia. Haryanto pun mengaku setuju dengan konsep gotong royong BPJS. Namun dia berharap premi iuran BPJS tidak serta merta dinaikkan.

“Justru BPJS mestinya mengedukasi banyaknya kelompok masyarakat yang belum tertib membayar BPJS mandiri.,” jelas dia.

Menurut Bupati, seharusnya hal itu dulu yang dikerjakan, terlebih menurutnya selama ini masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran BPJS mandiri dan baru mengurus BPJS-nya kembali saat harus dirawat di rumah sakit. Haryanto memahami, persoalan ini merupakan dilema bagi penyedia layanan kesehatan.

"Karena kalau kita hanya dituntut untuk meningkatkan pelayanan tanpa diimbangi dengan sarana-prasarana dan anggaran yang memadai, sudah barang tentu kita tidak bisa," ujarnya.

IDN Times/Istimewa

Namun demikian, Haryanto menegaskan sebisa mungkin masyarakat jangan sampai dirugikan dengan adanya rencana kenaikan iuran premi BPJS tersebut . Ia mengajak seluruh pihak penyedia layanan kesehatan untuk tidak mengendurkan pelayanan akibat merasa belum menerima hasil dari pelayanan yang telah diaksanakan selama ini.

“Kami berharap nantinya diperiode kedua Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin ada solusinya,” pungkasnya.