Kena PHK, Seorang Penyapu Jalan Lapor ke Ombudsman

Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu mengungkapkan pengaduan sudah diterima oleh petugasnya di kantor Jalan Siwalan, Semarang, Senin (16/7) kemarin.

Yang berangkutan, menurutnya mengaku tidak mendapatkan hak-hak upah kerjanya saat dipecat oleh DLH.

"Laporannya sudah masuk ke kantor kami, saat ini sedang ditelisik oleh petugas bagian pelaporan dan pemeriksaan. Karena ternyata selama bekerja sebagai penyapu jalan, Pak Masril ini tidak pernah menerima SK pengangkatan selama berkerja di DLH," akunya.

Ia menerangkan Masril sudah berulang kali melaporkan kasus yang ia alami ke Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang. Namun, tindak lanjutnya sejauh ini masih nihil.

Ombudsman mengendus dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Semarang karena memecat Masril pada 2018 hanya dari keterangan lisan yang disampaikan oleh mandornya.

Padahal, sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2017, menyebutkan penugasan bagi pegawai kontrak dilakukan oleh penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan menandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

Masril saat ini menuntut agar haknya sebagai penyapu jalan segera dipenuhi. "Kami masih mendalami keluhan dari yang bersangkutan. Tentunya ini ada dugaan maladministrasi dari DLH. Kami mengusut kasus tersebut," katanya.

Herdin Pardjoangan Kepala Divisi Buruh dan Masyarakat Urban LBH Semarang yang turut memberikan pendampingan hukum bagi Masril meminta Ombudman segera bertindak sigap dengan mengusut tuntas kasus tersebut. 

"Sehingga Masril bisa mendapatkan haknya dan ke depan persoalan yang dialaminya tidak kembali terjadi akibat sistem kontrak yang diberlakukan dinas-dinas yang ada di pemkot," tutupnya.