Kemenlu Pulangkan 181 Ribu TKI, Sebagian Besar Ilegal

Andri menyatakan, fenomena kasus yang marak saat ini mengenai keberadaan sebagian WNI yang ikut ibadah umroh maupun haji ke Tanah Suci Makkah, ternyata kedapatan bekerja secara sembunyi-sembunyi.

Modusnya, katanya, mereka nekat membuang paspornya agar mendapat pekerjaan dari sejumlah warga Arab. Hal ini sering terjadi lantaran mencari pekerjaan informal di Tanah Arab tergolong mudah mengingat faktor permintaan dan penawarannya yang tidak seimbang.

"Karena cari kerja di Arab itu sangatlah mudah, maka sebagian orang kita setelah beribadah umroh atau haji lalu membuang paspornya, kemudian cari kerjaan di sana. Status pekerjaannya ilegal. Rata-rata masa kerjanya sekitar tiga tahun," terangnya.

Dengan posisi TKI di Arab Saudi yang sudah overstay, tuturnya situasinya menyulitkan Kemenlu saat memproses memulangkan mereka. Padahal, mereka hanya diberi batas waktu sebulan untuk ibadah umroh maupun berhaji. 

"Salah satu faktornya karena mafia di sana begitu marak. Ada yang modusnya menampung warga kita untuk bekerja di Arab," akunya.

Lebih jauh lagi, untuk kasus lainnya yaitu aksi penyanderaan para nelayan Indonesia. Selama ini terdapat 36 nelayan Indonesia yang disandera di Filipina, tiga nelayan disandera di Kongo dan lima nelayan di Laut Somalia.

"Penyanderaan dilakukan kelompok Islam garis keras karena kebutuhan ekonomi. Selain itu untuk menaikkan daya tawarnya kepada pemerintah setempat," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, berdasarkan data resmi yang dimiliki Kemenlu, warga Indonesia yang merantau ke luar negeri saat ini berjumlah 2,9 juta jiwa. 

Dari jumlah itu, sebanyak 1 juta orang di antaranya berkerja di Malaysia. Meski begitu, datanya terus berubah lantaran masih banyak WNI di luar negeri yang tidak mau didata oleh KBRI atau menolak melaporkan keberadaannya.

"Untuk sektor pekerjaannya, kita temukan 1 juta WNI menjadi pekerja rumah tangga, kemudian sisanya pekerja perkebunan, para arsitek bangunan dan pekerja kilang minyak. Sebaran ada di Qatar, Malaysia, Arab Saudi dan Taiwan," ungkapnya.