Semarang, IDN Times - Sinyalemen merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) pada Koalisi Indonesia Kerja (KIH) atau partai pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mendapatkan peringatan keras dari kader di daerah, khususnya Jawa Tengah.
Sebuah spanduk berukuran besar dengan tulisan 'Kami Oposisi. Bersama rakyat bahu membahu membangun Indonesia," terpampang di gedung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Tengah, yang berada di kawasan Kedungmundu, Tembalang, Semarang.
Informasi tersebut didapatkan IDN Times dari penelusuran di sosial media. Sebuah akun di Twitter mengunggah foto spanduk terpampang di kantor DPW PAN Jateng.
Saat dikonfirmasi, diketahui bahwa pemilik akun adalah Ketua DPD BM PAN Kabupaten Kebumen, Hari Satriyo. BM PAN adalah badan otonom atau lembaga sayap kepemudaan milik PAN.
Kepada IDN Times, Hari menyatakan bahwa foto tersebut didapatkan dari grup WhatsApp pengurus BM PAN Jateng, pada 17 Juli 2019 lalu. Ketika ditanya, kapan spanduk terpasang, ia tidak mengetahui secara detail.
"Kalau detailnya kapan, pastinya belum saya konfirmasi," katanya melalui pesan pendek kepada IDN Times.
Hari mengaku adanya spanduk tersebut merupakan sebuah tanda penegasan dari DPW PAN Jateng atas sikap politik yang diambil dari mayoritas suara DPD PAN se-Jawa Tengah.
Harapan keinginan untuk tetap beroposisi bisa diketahui publik dan diakomodir oleh mayoritas pengurus DPW PAN Jateng, saat rapat kerja nasional (rakernas) PAN yang akan diadakan akhir Juli 2019.
"Dari informasi yang saya peroleh dari DPW BM PAN Jateng, mayoritas pandangan DPD PAN di Jateng memang menggambarkan tuntutan para kader agar PAN mengambil sikap tegar beroposisi," ungkap Hari.
Desakan agar DPP PAN tetap beroposisi bertujuan untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dari para wakil rakyat PAN dalam mengawal pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.
Sikap serupa juga disampaikan dari sayap partai, DPW BM PAN Jateng.
"Kalau di Kebumen, berdasarkan pengamatan saya, memang mayoritas kader PAN berharap oposisi," terangnya.
Saat ditanya apabila DPP PAN menyatakan berkoalisi, Hari dan sejumlah kader di daerah merasa kecewa. Karena harus dipahami bahwa terdapat hampir 50 persen rakyat mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, dalam isu-isu bidang kesejahteraan, keadilan di bidang hukum, serta kurangnya kemampuan komunikasi politik Istana yang bisa menyejukkan banyak pihak sejak hasil pilpres 2014.
"Dari beberapa pendapat kader dan saya, tentu kami kecewa apabila PAN menyatakan koalisi dengan pemerintah. Diskursus koalisi selama ini hanya ramai pada isu jatah kursi partai pendukung," ungkapnya.
"Tentu ini pendidikan politik yang kurang baik bagi rakyat, terkesan bahwa ada pragmatisme politik, dan sejarahnya koalisi seakan menyandera kinerja legislatif. Kami sebagai kader tidak mau PAN jatuh pada kondisi pragmatisme politik paska pemilu 2019." tegas Hari.
Ia mendesak DPP PAN bisa mengoptimalkan kader-kader PAN dalam melaksanakan kerja-kerja legislatif untuk menciptakan mekanisme check and balances (pengawasan dan keseimbangan).
"Saya pikir itu lebih bijak, menjadi saluran aspirasi masyarakat yang merasa kurang puas atas kebijakan-kebijakan pemerintah kedepannya. Tentu semangatnya bukan mengganggu kinerja pemerintahan," tutup Hari.