Haryanto Ingatkan SKPD Gunakan Anggaran Secara Efisien Tanpa Korupsi
Pati, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Pati menekan kepada seluruh pejabat untuk tidak melakukan korupsi. Ini disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto saat melakukan penandatangan pakta integritas dalam rangka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan anggaran agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.
1. Bupati Pati Haryanto minta SKPD jangan korupsi penggunaan anggaran
Menurut orang nomor satu di Pati Bumi Mina Tani ini, terkait dengan penggunaan anggaran tahun 2020 tidak menyimpang dari aturan yang ada. Selain itu juga penggunannya harus sesuai dengan perencanaan.
"Kemudian tidak boleh korupsi dan dalam penggunaan anggaran ini tidak melebihi dari apa yang direncanakan, harus seefisien mungkin," tegas Haryanto.
Penandatanganan pakta integritas dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dilaksanakan di ruang Pragola Setda Pati, Kamis (2/1). Bupati Pati didampingi Wakil Bupati menyerahkan DPA kepada Sekda, Kepala OPD, Para Camat.
2. Pendapatan daerah Kabupaten Pati mencapai Rp2.79 triliun
Tujuan penyerahan DPA pada hari kerja pertama di tahun 2020 agar kegiatan yang dibiayai oleh APBD dapat segera dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Serta mewujudkan kesatuan langkah dan sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lantaran DPA-SKPD 2020 merupakan dokumen dasar dalam menjalankan program.
Penyerahan DPA ini sesuai peraturan daerah Kabupaten Pati nomor 13 tahun 2019 tentang APBD kabupaten Pati 2020, serta Peraturan Bupati (Perbup) nomor 81 tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pati 2020. Dengan ringkasan pendapatan daerah mencapai Rp2.79 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah mencapai Rp2.9 triliun. Sehingga defisitnya adalah Rp113,9 miliar.
3. Pemkab akan lakukan evaluasi anggaran setiap triwulan sekali
Haryanto mengaku akan terus memantau karena harus ada pertanggungjawaban secara formal atau material. Bukan hanya itu saja, dirinya juga akan melakukan evaluasi setiap triwulan sekali. Sehingga diharapkan anggaran ini bisa sesuai dengan perencanaan.
"Setiap kali ada pejabat baru pasti membuat pakta integritas dan ini sebagaimana arahan pencegahan tindakan korupsi dari KPK. Kita kontrol tiap triwulan dan akan dievaluasi, sampai sejauh mana penyerapan anggaran itu," tandasnya.
