Harga Ayam Hidup Anjlok, Disnak Jateng Temukan Banyak Peternak Ilegal
Semarang, IDN Times - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Jawa Tengah menduga anjloknya harga ayam broiler hingga ke titik terendah, dipicu ulah dari para peternak ilegal.
Kepala Disnak Keswan Jawa Tengah, Lalu M Syafriadi menyatakan, harga ayam di tingkat peternak saat ini jatuh di kisaran Rp6000 hingga Rp7500 per kilogram.
Lalu menjelaskan kondisi ini sangat timpang dengan situasi harga di pasaran yang masih menjual Rp30 ribu per kilogram. "Ini kan njomplang sekali," akunya, Rabu (26/6).
1. Ditemukan 40 juta ayam potong siap jual di Jateng
Lebih lanjut, ia menuturkan penurunan harga ayam broiler dipengaruhi populasi ayam yang beredar di kalangan peternak saat ini sudah oversupply. Ia mengklaim sempat menemukan 40 juta ayam potong sudah siap dijual di pasar-pasar di Jateng.
"Itu temuan dari hasil rapat di Solo. Faktanya ada 40 juta ayam potong siap jual. Bisa dibayangkan, begitu banyaknya ayam yang ada di Jawa Tengah saat ini," ungkapnya.
2. Banyak peternak ilegal sulit dikendalikan
Ia menuding kondisi oversupply disebabkan banyaknya peternak ilegal yang beroperasi di wilayahnya. Keberadaan peternak ilegal ini, katanya sulit dideteksi. Proses perizinannya sendiri dikeluarkan oleh setiap dinas pertanian kabupaten/kota.
"Di sinilah problemnya, ada terlalu banyak peternak yang tidak teridentifikasi dan tidak terdaftar, sehingga tidak dapat dikendalikan. Untuk mengatasi hal itu, kami akan membentuk tim yang akan menyisir hingga ke bawah, untuk mengetahui apakah peternak tersebut berizin atau tidak. Sekaligus kami juga akan melakukan pengawasan terkait peredaran day old chicken (DOC) dari para integrator," cetusnya.
Lalu mengakui bahwa penurunan harga ayam di tingkat peternak terjadi cukup drastis dan mengerikan. Apabila hal itu terjadi berlarut, maka dikhawatirkan akan banyak peternak yang gulung tikar karena merugi.
3. KPPU ikut turun tangan
Pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan yang berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Kami bersama Satgas Pangan dan KPPU akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Kami tidak ingin ada perang bintang dari persoalan ini," pungkasnya.
