Semarang, IDN Times - Setidaknya 256.224 warga Jawa Tengah dinyatakan tidak berhak lagi menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di akhir tahun ini. Pasalnya, mereka dianggap telah mampu mencukupi ekonomi keluarganya dan tidak lagi membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah provinsi.
Hal tersebut terungkap tatkala Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambangi acara PKH Jateng Fest 2019 di Gor Wujil Ungaran, Selasa (19/11).
Ganjar menyampaikan, ratusan warganya yang tidak lagi menerima PKH tetap mendapat pendampingan secara berkala dari dinas terkait. Salah satu caranya dengan memberikan pelatihan dan membuka akses permodalan supaya tiap warga dapat mandiri.
"Mayoritas mereka yang mundur karena sudah memiliki usaha, maka sekarang Dinas UKM bisa masuk, Dinas Koperasi atau Perdagangan untuk mendampingi mereka. Tetap akan kami kawal, apakah pemberian pelatihan, akses modal hingga pemasaran, agar bisnis mereka semakin maju lagi," terangnya.
Ganjar bilang, ini membuktikan bahwa kesadaran warganya untuk terlepas dari bantuan cukup tinggi. Sebab, ia mengklaim warganya sudah berani menolak bantuan, sehingga patut dicontoh.
"Dengan begitu, maka bantuan-bantuan dari pemerintah menjadi tepat sasaran, dan pengentasan kemiskinan akan lebih cepat," tuturnya.
Sedangkan, Koordinator Wilayah PKH Jateng, Arif Rohman Muis mengaku, sejak 2015 sudah ada 256.224 penerima PKH Jateng yang mampu melepaskan diri dari bantuan tersebut. Kemudian di 2019, masih ada sebanyak 17.060 orang yang dinyatakan selesai menerima bantuan PKH.
"Jumlah itu akan terus meningkat karena setiap hari selalu ada data baru," paparnya.
"Mereka kami jadikan motivator untuk penerima PKH lain agar menjadi mandiri. Tak jarang pula, mereka yang punya bisnis ikut mengajak penerima PKH lain bergabung dan bersama-sama mewujudkan keluarga sejahtera," ucapnya.