Bupati Kena OTT, Pemkab Kudus Percaya Diri Bisa Pertahankan Opini WTP
Kudus, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Kudus optimisme bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah tahun depan.
Meskipun diketahui tahun 2019 ini Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil tengah tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK bulan Juli 2019 lalu.
1. Kasus OTT Bupati tidak ada kaitanya dengan keuangan daerah
Kepala Inspektorat Kabupaten Kudus Adi Harjono menjelaskan meskipun tahun ini Bupati Kudus terkena OTT oleh KPK atas dugaan jual beli jabatan di pemkab Kudus. Pihaknya optimistis bisa mempertahankan predikat WTP tahun depan.
“Kami masih optimistis bisa mendapatkan opini WTP kembali,” kata dia, saat dijumpai di pendapa Kudus, Selasa (13/11).
Menurutnya, kasus OTT tersebut tidak ada kaitannya dengan keuangan daerah atau kas daerah. Menurutnya, kasus yang melibatkan Bupati Kudus periode 2019-2024 itu uang pribadi.
“Kalau kasus itukan ndak dodosi kas daerah. Sehingga tidak ada kaitannya,” katanya.
2. Berbeda jika kasus korupsi menyangkut kas daerah
Lanjut dia, hal tersebut berbeda jika ketika ada kasus korupsi yang melibatkan keuangan daerah atau kas daerah. Hal ini jelas akan berdampak pada predikat opini WTP. Bisa saja, predikat tersebut tidak bisa diraihnnya.
“Berbeda jika ada OTT KPK itu merembet hingga lelang barang dan jasa. Atau bahkan pengadaan barang. Itu tentunya akan mempengaruhi opini WTP Kabupaten Kudus,” terang dia.
3. Pemkab Kudus Tujuh kali raih opini WTP
Optimisme tersebut lantara pemkab Kudus tercatat sudah tujuh kali mendapatkan opini WTP setiap tahunnya. Jika tahun ini laporan keuangan pemerintah daerah kembali mempertahankan berarti penghargaan WTP kedelapan kalinya diterima oleh pemkab Kudus.
“Harus optimistis bisa mempertahakan predikat itu,” tegasnya.
4. Launching integritas sistem, awasi keuangan dan kinerja OPD di Pemkab Kudus
Apalagi, dari inspektorat Kabupaten Kudus, Selasa (12/11) kemarin melaunching integrasi SIMREN, SIMDA dan E-SAKIP. Hal tersebut diyakini dapat mengatasi permasalahan sistem yang semakin kompleks dibangun oleh masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Tidak hanya itu saja, melalui sistem ini juga untuk mempermudah pengawasan keuangan dan kinerja OPD yang ada di Pemkab Kudus. Sehingga tidak terjadi adanya penyelewangan terkait laporan keuangan. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
