Bawaslu Kota Tegal Bentuk Kelurahan Anti Politik Uang
1. Menggugah kesadaran masyarakat
Kepala Bawaslu Kota Tegal, Akbar Kusharyanto mengatakan, pembentukan tersebut dilakukan sebagai upaya menggugah kesadaran masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada kedepannya.
Adapun rintisan kelurahan pengawasan terdiri dari Kelurahan Tunon, Kelurahan Margadana dan Kelurahan Panggung. Sedangkan rintisan kelurahan anti politik uang yakni Kelurahan Slerok, Kelurahan Kalinyamat Wetan dan Kelurahan Kraton.
"Walaupun kita sudah selesai melakukan pesta demokrasi pada Oktober 2018, tetapi kita masih punya tanggungjawab. Yakni menjaga hasil demokrasi dan mempersiapkan pengawasan Pilkada yang akan datang," beber Akbar dalam konferensi pers di Gedung PPIB, Kamis (19/12) siang.
2. Melibatkan partisipasi masyarakat untuk menutupi kekurangan sumber daya pengawasan
Saat ini, sambung Akbar, Bawaslu memiliki struktur organisasi yang berada di tingkat nasional hingga TPS. Namun, jika dikaitkan dengan tugas, fungsi dan kewajiban kelembagaan, maka sumber daya pengawas pemilu masih kurang yang diharapkan.
Dengan kekurangan sumber daya pengawas tersebut, maka perlu strategi untuk bisa mengcover seluruh objek pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.
3. Pembentukan telah melalui tahapan pemetaan dan juga survei
Sementara itu, Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Tegal, Wiwoho Kertarto menambahkan, dalam realisasinya, pembentukan kelurahan pengawas dan anti politik telah melalui beberapa tahapan. Mulai dari persiapan berupa pemetaan sararan objek dengan melakukan survei serta sosialisasi kepada stakeholder.
"Sebelum dibentuk, kita observasi dulu. Dengan maksud mendapatkan data dan informasi terkait kondisi sosiologi warga masyarakat," pungkasnya.
