Ademkan Pendemo, Polresta Solo Kerahkan 90 Polwan Jadi Negosiator
Solo, IDN Times - Sebanyak 90 Polwan dari Mapolresta Surakarta dikerahkan untuk menjadi negosiator dalam aksi demo yang digelar di depan kantor DPRD Kota Surakarta, Senin sore (30/9). Kapolsek Jebras, Kompol Juliana mengaku sengaja menurunkan personil Polwan untuk mengakomodir keinginan para demostran.
1. Jadi garda depan penerima para demonstran
Kompol Yuliana mengaku jumlah personel Polwan yang diterjunkan pada demo ini lebih banyak daripada aksi demo yang terjadi pada Selasa (24/9) lalu. Keterlibatan pada srikandi Bhayangkari ini dinilai ampuh untuk meredam aksi anarkis dari massa.
“Memang Polwan ini didahulukan dulu, berarti negosiator ini maksudnya itu untuk mengakomodir mereka, mereka maunya apa, kita datang kita salami kita tanya. Ini kantor DPRD mereka ingin bertemu siapa nah kan begitu, tapi ini tadi tidak. Mereka datang kita salami saja kita tanya mereka tidak berkenan, ya sudah tidak apa-apa yang penting kita siapkan negosiator sebagai jembatan ke orang yang ingin mereka hubungi,” jelas Yuliana saat ditemui di sela-sela aksi demo.
2. Kerahkan 1.300 personel gabungan
Selain menggerahkan 90 Polwan, Polresta Surakarta juga menerjunkan 1300 personil gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Solo. Kapolresta Surakarta, AKBP Andy Rifai personil gabungan tersebut tersebar di beberapa lokasi.
Meski baru dimulai pada sore hari, namun pihak Kepolisian memberikan gatas waktu bagi massa untuk menyampaikan aspirasinya hingga pukul 18.00 WIB.
“Kita akan berikan pelayanan sebaik-baiknya untuk teman-teman yang akan melakukan aksi. Sesuai undang-undang, aksi dibatasi hanya sampai pukul 18.00 WIB," kata Kapolresta.
3. Sepuluh tuntutan demonstran
Massa yang tergabung dalam gerakan Solo Raya Bergerak (SORAK) mulai berkumpul ke depan Kantor DPRD Kota Surakarta sekitar pukul 15.15 WIB. Massa yang terdiri dari buruh, tani, mahasiswa, pelajar, perempuan, dan kaum miskin kota ini melakukan aksi untuk menolak RUUK, UU KPK, RKHUP, RUU Pertahanan, dan menuntut afar DPRD segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Humas Sorak, Muhammad Iis mengatakan ada sepuluh tuntutan yang disampaikan dalam aksi massa tersebut, diantaranya; menolak pasal-pasal bermasalh pada RKUHP, RUU Pertanahan Minerba dan lainnya, mencabut UU KPK yang baru dan membatalkan pimpinan KPK terpilih, mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, menolah TNI dan Polri menempati jabatan sipil dan menangani konflik, stop represifitas di Papua, hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, usut tuntas pelanggaran HAM, stop kriminalisasi aktivis, menuntut pemerintah bertanggung jawab atas konflik Agraria di Soloraya, dan mewujudkan pendidikan gratis.
