Tidak Memiliki Izin, BI Bekukan Empat Money Changer di Jateng

Bank Indonesia masih terus melakukan langkah persuasif kepada empat KUPVA tersebut, untuk pengajuan izin.

"Kalau ada izin, kita bisa kawal dan bisa kita bina. Seperti diketahui, kita tidak ingin KUPVA digunakan untuk money laundry (pencucian uang) atau pendanaan untuk kegiatan terorisme, sesuai dengan Financial Action Task Force (FATF)." tegas Sokowardojo.

FATF adalah lembaga yang turut mengawasi dan memerangi penggunaan dana untuk pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Dari penelusuran IDN Times di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia saat ini baru menjadi anggota Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), yaitu salah satu FATF-Style Regional Bodies (FSRBs).

Adapun dalam FATF, Indonesia masih bersatus sebagai observer dan sedang mengupayakan keanggotaan penuh Indonesia pada FATF. Keanggotaan Indonesia pada FATF didorong oleh fakta bahwa Indonesia merupakan Negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF.

Transaksi money changer pada semester I tahun 2019 mencapai Rp1,47 triliun. Sementara pada semester yang sama di tahun 2018 hanya Rp1,42 triliun.

"Ada peningkatan enam persen pada transaksi penukaran valuta asing," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jateng, Soekowardojo.

Untuk pengguna jasa KUPVA, tambah Soekowardojo, sebanyak 45 persen adalah pegawai swasta dan 33 persen adalah para tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Sisanya adalah untuk keperluan rumah tangga.