Semarang, IDN Times-Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang meminta para petugas kantor Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk meningkatkan kualitas bahan bakunya pada tahun ini.
Hal ini untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 52 Permen-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan lkan yang Baik (CPIB) di Supplier.
Kepala Pusat Pengendalian Mutu KIPM, Widodo Sumiyanto mengungkapkan, mengurus sertifikasi bagi para supplier yang menjadi mitra kerja unit pengolah ikan cukup penting dilakukan untuk mempertahankan kualitas bahan bakunya.
"Dengan dimilikinya sertifikasi CPIB, nantinya tentu akan memudahkan supplier masuk sebagai mitra unit pengolahan ikan. Ini karena produk hasilnya telah diakui dan mendapat jaminan dari otoritas yang berkompeten," ujarnya, di sela sosialisasi dengan 60 supplier dan UPI di kantor BKIPM Semarang, Jalan Suratmo Manyaran, Senin (9/9).
Sedangkan Agus Siswanto, salah satu perwakilan Unit Pengolahan Ikan, PT Muria bahari Indonesia mengklaim dirinya baru mempunyai empat dari delapan supplier yang mengantongi sertifikat resmi.
Diakuinya bahwa hambatan yang muncul selama ini masih banyak para supplier yang kurang paham saat mendaftarkan diri dalam aplikasi OSS.
"Kendala yang timbul dan masih ditemui selama kurun tiga tahun diterapkannya sertifikasi CPIB, rata-rata sulit saat masuk ke aplikasi OSS," katanya.
Di sisi lain, Raden Gatot Perdana, Kepala BKIPM Semarang mengimbau seluruh unit pengolahan ikan untuk mengajak mitra kerjanya yang menyuplai bahan baku guna membenahi kualitas mutu ikannya.
Gatot menuturkan, upaya itu bisa menambah harga jual produk ikan seperti daging rajungan yang dilempar ke luar negeri.
"Sehingga supplier bisa mendukung pemberian sertifikasi CPIB dan dapat meningkatkan daya saing terhadap produk rajungan yang dijual, pastinya juga terjamin mutunya," tukasnya.